Medianusantara.co.id || Surabaya , - Pedagang di pasar Semolowaru mengeluhkan kondisi pasar terkait pengelolaannya yang sampai saat ini belu...
Medianusantara.co.id || Surabaya, - Pedagang di pasar Semolowaru mengeluhkan kondisi pasar terkait pengelolaannya yang sampai saat ini belum menemukan titik terang.
Hal ini diakibatkan belum adanya kesepakatan siapa yang berhak mengelola pasar pasca berakhirnya MoU Koperasi Semolowaru Dadi Rukun dengan pemerintah Kota dan LPMK Semolowaru pada tanggal 31 Desember 2021.
Menurut salah satu pedagang yang tidak mau disebutkan namanya, pihak koperasi Dadi Rukun terkesan masih ingin mempertahankan taringnya di pasar Semolowaru, bahkan KSDR masih melakukan penarikan, padahal MoU sudah berakhir. Sabtu (06/08/2022).
"Saya dak tahu apa sebabnya, cuma kalau memang sudah habis masanya, yo harus legowo toh, jadi kami bisa jualan dengan tenang," keluhnya.
Menurutnya, sejak tidak ada pengelola pasar, para pedagang merasa tak nyaman, pasalnya di samping pasar mulai sepi, dikuatirkan pada saat pengurus yang baru terbentuk, tagihan iuran semakin membengkak.
"Dengan kondisi pasar yang seperti ini kami kuatir dak mampu bayar," keluhnya.
Polemik kepengurusan dan pengelolaan Pasar Semolowaru yang berlarut-larut ini menuai komentar Ketua LPMK Semolowaru Nur Wibowo. Pihaknya menemukan jalan buntu dan menilai permasalahan tersebut semakin melebar.
Hal inilah yang membuat LPMK Semolowaru meradang, pasalnya, seluruh biaya operasional di pasar Semolowaru secara otomatis menjadi tanggung jawab LPMK, yang merupakan cikal bakal berdirinya Pasar Semolowaru.
"Kami harus menanggung biaya operasional Pasar Semolowaru, sedangkan pemasukan tidak ada, karena kami tidak diperbolehkan mengelola Pasar selama belum ada MoU," terang Nur Wibowo Ketua LPMK Semolowaru saat ditemui wartawan.
Dikatakannya, pernah pihak LPMK bekerjasama dengan Paguyuban Pasar Semolowaru untuk mengelola Pasar, terkait parkir dan iuran lainnya, namun selang beberapa hari ada laporan dari pihak Koperasi Dadi Rukun, bahwa hal tersebut menyalahi aturan.
Menurut, LPMK Semolowaru pihaknya tidak memperpanjang MoU dengan KSDR dengan beberapa alasan, diantaranya, KSDR tidak transparan terkait pelaporan keuangan dan dengan semena-mena menaikkan tarif, terutama tarif parkir, tanpa ada pemberitahuan kepada LPMK, tiba-tiba pihak KSDR menaikkan tarif parkir.
Selain itu juga , selama dikelola KSDR kondisi kas tidak menentu, bahkan disebutkan malah minus, hal inilah yang menjadi tanda tanya pihak LPMK.
Menurut Wibowo, pada tanggal 14 Desember 2021, LPMK Semolowaru, mengadakan rapat bersama stakeholder dan Ketua RW se Wilayah Kelurahan Semolowaru yang menghasilkan kata sepakat, dari 12 RW yang hadir, 11 RW ini memberikan kesempatan kepada Koperasi Barokah Semolowaru Sejahtera (KBSS), untuk mengelola Pasar Semolowaru.
Menurut Ketua LPMK Semolowaru, Drs. Nur Wibowo, keputusan ini sudah disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. Namun sampai saat ini belum ada keputusan dari Pemerintah Kota Surabaya.
Berlarut-larutnya masalah ini, lanjut Wibowo, bisa menimbulkan masalah baru di lapangan.
"Guna menjaga kelangsungan pasar, sambil menunggu putusan dari Pemkot, kami telah sepakat untuk sementara mengendalikan operasional Pasar," papar Wibowo kepada wartawan.
Hingga saat ini, semua biaya operasional Pasar, baik dari segi keamanan, kebersihan dan listrik dibiayai oleh LPMK. Tentu saja hal ini memberatkan LPMK sendiri.
Pada intinya, LPMK ingin agar Pemkot arif dan peka dengan keinginan masyarakat semolowaru yang menghendaki agar pasar dikelola oleh koperasi barokah yg lebih legitimate karena berasal dari pedagang sendiri.
Sedangkan dari pihak Koperasi Dadi Rukun, saat dikonfirmasi wartawan terkait konflik pasar Semolowaru enggan memberikan komentar. (Tim).
Penulis : Red
Baca juga:
"Berita Terbaru Lainnya"
"Berita Terbaru Lainnya"
COMMENTS